Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

  • Whatsapp

Saat ini Anda telah terbiasa melaksanakan beraneka macam kebijakan publik yang berlaku secara nasional. Terdapat pihak yang setuju dan menentang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa itu kebijakan publik?

Pengertian Kebijakan Publik Secara Umum

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang berasal dari pemerintah sebagai pihak penyusun kebijakan. Memiliki tujuan baik untuk mencapai rencana-rencana tertentu di lingkungan sosial masyarakat. Sehingga diharapkan mampu menciptakan hasil yang positif dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian membawa kehidupan yang lebih tenteram dan sejahtera.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Perbedaan negara, lingkungan dan pengalaman membuat para ahli ternama pun memiliki pengertian tersendiri tentang kebijakan publik. Sehingga Anda bisa jadikan pengertian ini sebagai referensi guna memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini!

  1. Easton, kebijakan publik adalah pelaksanaan alokasi nilai kekuasaan yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Kemudian menjadi  kewajiban yang harus dilaksanakan setiap anggota masyarakat karena adanya keterikatan antara rakyat dan pemerintah.
  2. Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian terkadang menjadi segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akibat beragam keadaan tertentu.
  3. Jonnes, kebijakan publik adalah keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah di masa lalu. Kemudian pemerintah yang baru memberikan inovasi terkini dengan mengubah sedikit demi sedikit keputusan sebelumnya. Dengan demikian kebijakan publik disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang diperlukan.
  4. Chandler and Plano, kebijakan publik adalah usaha-usaha pemerintah guna memanfaatkan sumber daya. Segala bentuk keputusan yang dibuat secara strategis menjadi pemecah terbaik pada beragam masalah-masalah publik dan pemerintah.
  5. Chief J.O Udoji, kebijakan publik adalah tindakan sah secara hukum yang memiliki arah tujuan tertentu. Supaya masalah yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat dapat diatasi dengan legalitas resmi.
  6. Woll, kebijakan pemerintah adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan beragam masalah di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut disalurkan secara langsung atau dibantu oleh lembaga yang berpengaruh besar di masyarakat.
  7. Carl Friedrich, kebijakan publik adalah usulan yang berasal dari individu, kelompok dan pemerintah. Kemudian memunculkan tindakan yang menciptakan keputusan terpilih. Sehingga mampu mencapai tujuan dan melakukan realisasi sasaran masalah.
  8. W.N Dunn, kebijakan publik adalah daftar pelaksanaan yang memiliki relasi khusus bagi pemerintah dan instansi tertentu. Baik dalam bidang pertahanan, kesehatan, kesejahteraan, kriminalitas dan pembangunan tata kota.

Proses Pembentukan Kebijakan Publik

William Dunn berpendapat bahwa pemerintah memerlukan beberapa rangkaian dan proses yang teliti. Sehingga terbentuk kebijakan publik yang dapat diterima, baik secara langsung maupun bertahap. Apa saja tahapan pembentukan kebijakan publik?

1. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana atau agenda adalah fase strategis dalam memperoleh realitas kebijakan. Terdapat ruang pembahasan tentang masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Kemudian penyebaran isu-isu di masyarakat juga harus diselesaikan secara bijak oleh pemerintah.

2. Proses Formulasi Kebijakan

Sekumpulan masalah di masyarakat akan ditampung oleh pemerintah. Kemudian akan mencari pemecah masalah terbaik yang membuat agenda kumpulan masalah di masyarakat dapat segera diselesaikan.

3. Tahap Legitimasi Kebijakan

Legitimasi sebagai proses arahan utama kebijakan itu sendiri. Sehingga sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, harus mengikuti aturan pemerintah yang sesuai dengan asas demokrasi rakyat.

4. Tahap Evaluasi Kebijakan

Evaluasi terhadap kebijakan publik yang diterapkan pada masyarakat terus mendapatkan pengawasan kontinu dari pemerintah. Evaluasi ini dilakukan pada akhir pembuatan kebijakan dan ketika kebijakan tersebut masih dilaksanakan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *